TAKALAR TOPIKTERKINI.ID--Sebagai seorang praktisi pendidikan di jenjang sekolah dasar, saya memandang kebijakan MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagai inisiatif yang pada tataran konseptual memiliki niat mulia: meningkatkan asupan gizi peserta didik demi menunjang tumbuh kembang dan kesiapan belajar mereka.
Tidak dapat dipungkiri, bagi sebagian anak, terutama yang berasal dari keluarga dengan kerentanan ekonomi, program semacam ini berpotensi menghadirkan dampak positif, baik dari sisi kesehatan maupun motivasi belajar.
Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, intervensi gizi memang memiliki korelasi dengan kualitas kognitif dan produktivitas jangka panjang.
Namun demikian, dalam kerangka analisis kebijakan publik, suatu program tidak cukup dinilai dari idealitas tujuan, melainkan dari kesiapan desain, tata kelola, serta keberlanjutan implementasinya.
MBG tampak diluncurkan dengan ambisi besar dan cakupan luas, sementara sejumlah prasyarat mendasar, khususnya perencanaan teknis dan sistem pengawasan belum sepenuhnya matang.
Ketika distribusi anggaran dilakukan dalam skala besar tanpa mekanisme kontrol yang ketat dan transparan, ruang terjadinya inefisiensi hingga praktik koruptif menjadi terbuka.
Dalam konteks birokrasi yang masih menghadapi tantangan akuntabilitas, kondisi ini patut menjadi perhatian serius.
Lebih jauh, dari perspektif fiskal, MBG berimplikasi langsung pada restrukturisasi alokasi anggaran negara.
Pengalihan atau penyesuaian anggaran untuk membiayai program berskala nasional ini berpotensi mengganggu keberlanjutan program-program lain yang telah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sektor pendidikan sendiri, masih terdapat persoalan urgen yang membutuhkan intervensi anggaran secara lebih mendesak: peningkatan kompetensi guru, pemerataan sarana dan prasarana, penguatan literasi dan numerasi dasar, serta dukungan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di daerah tertinggal.
Tantangan-tantangan tersebut memiliki dampak langsung terhadap mutu pembelajaran dan kualitas lulusan.
Secara teoretis, kebijakan publik yang efektif menuntut keseimbangan antara visi besar dan kapasitas implementasi.
Ambisi tanpa kesiapan justru berisiko menimbulkan distorsi prioritas pembangunan. Oleh karena itu, MBG seyogianya tidak sekadar dipandang sebagai simbol komitmen terhadap kesejahteraan anak, tetapi perlu dikaji ulang secara komprehensif melalui evaluasi berbasis data, uji kelayakan operasional, serta analisis cost-benefit yang transparan.
Dengan demikian, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan bukanlah apakah MBG merupakan gagasan yang baik atau buruk secara normatif, melainkan apakah realisasi ambisiusnya pada saat ini telah mempertimbangkan kesiapan sistem, efektivitas pengawasan, dan urgensi kebutuhan lain yang lebih mendesak dalam dunia pendidikan.
Kebijakan yang berpihak pada anak tidak cukup hanya bersifat populis; ia harus kokoh secara perencanaan, adil dalam alokasi, serta akuntabel dalam pelaksanaan. Dalam kerangka itulah, MBG layak untuk dikaji kembali secara kritis demi memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menghadirkan kemaslahatan yang optimal bagi generasi masa depan.
(Hams)
Social Header