TAKALAR TOPIK TERKINI.
Digitalisasi tidak hanya menyasar akses informasi, tetapi juga mencakup layanan administrasi dan kesehatan. KTP, BPJS, layanan rumah sakit semua bisa terintegrasi secara digital. Demikian kata bupati takalar, Daeng Manye saat rapat paripurna DPRD takalar senin 30/6-2025 perihal pandangan umum fraksi terkait Ranperda dan RPJMD 2025–2029. Langkah tersebut katanya adalah merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat, termasuk di wilayah pelosok yang selama ini kerap terpinggirkan. Upaya ini menunjukkan komitmen pemda takalar untuk memberi perhatian pada wilayah-wilayah pinggiran dan memastikan semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan digital. Dikatakan langkah awal pemerintah takalar akan memulai dengan pembenahan data melalui proses digitalisasi yang melibatkan para ahli. Dia Daeng Manye ngaku akan melakukan digitalisasi data dengan melibatkan para ahli serta menerapkan sistem pendataan yang lebih ketat dan akurat.
Pernyataan Daeng Manye sekaligus menjawab sorotan sejumlah fraksi DPRD yang sebelumnya mendesak agar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dibuka secara transparan. DPRD saat itu menilai masih banyak ketimpangan data yang berdampak pada tidak meratanya akses terhadap layanan dasar, termasuk kesehatan.
Muliati - Maggarisi Saiyye
Social Header