Rumah Sakit Pratama Takalar Tanpa dokter, Apa Kata Dunia ?

ketika tidak ada dokter berisiko kepada pasien sudah dua hari di rawat belum diketahui pasti penyakitnya

TAKALAR TOPIK-TERKINI.ID, Jika publik tau kalau Rumah Sakit Pratama tidak punya dokter maka larinya kepada

kemampuan manajerial Kepala Dinas Kesehatan Kab Takalar, dr. Hj. Nilal Fauziah, M.Kes dipertanyakan terkait fakta dilapangan bahwa saat ini RS Pratama Kab Takalar hingga berita ini diturunkan, tidak memiliki dokter umum. 

Sesuatu yg tidak bisa diterima dgn logika apapun apalagi kalau berbicara standar RS type Pratama yg minimal memiliki 4 dokter umum. 

Sumber topik-terkini.id mengatakan bahwa RS Pratama juga tidak punya tenaga laboratorium yg memiliki fungsi vital penegakan diagnosa. 

Tanpa hasil lab, dokter hanya menduga penyakit berdasarkan keilmuan dan pengalamannya.

 Kondisi yg ada saat ini kata sumber bertentangan dengan peraturan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama.

Sayang sekali kata sumber lagi karena harapan pemenuhan tenaga RS Pratama harus pupus ketika mutasi baru-baru ini senin 20/10/2025 yg berjumlah 311 orang tidak mengakomodir kebutuhan pelayanan RS Pratama.

Sementara satu-satunya dokter yg ada justru dimutasi ketempat lain. 

Padahal menurut sumber terpercaya permintaan tenaga sudah sering diajukan ke ibu Kepala Dinas Kesehatan.

Sedangkan RS Pratama Takalar memiliki peranan yg strategis sebagai penyangga rujukan dari 3 puskesmas terdekat masing-masing ; PKM polut, PKM Towatan dan PKM Ko'mara.

 Jika RS Pratama berfungsi dgn baik kata sumber maka padatnya antrian rujukan pasien di RS tipe C Padjonga Dg Ngalle dapat berkurang.

Hal tersebut kata sumber sesungguhnya tidaklah pantas terjadi karena RS Pratama juga telah bekerjasama dgn BPJS kesehatan dan telah lulus akreditasi tahun 2024 lalu dgn predikat UTAMA. 

Suatu upaya yg maksimal dari SDM rumah sakit ditengah- tengah keterbatasan sarana yg ada. 

Namun semua potensi ini tampaknya diabaikan oleh penentu kebijakan dan tidak dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit di masyarakat.

(Red)