Jeneponto Topik terkini -Aksi unjuk rasa awak media mendatangi kantor DPRD Jeneponto pada hari Senin (28/7/2025) untuk menuntut klarifikasi terkait dugaan ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota dewan terhadap wartawan. Hal ini dipicu oleh pemberitaan di salah satu media online mengenai kasus temuan hasil pemeriksaan BPK yang melibatkan wakil ketua anggota DPRD Jeneponto.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyelewengan keuangan anggaran makan minum (mamin) berdasarkan hasil laporan pemeriksaan BPK atas LKPD Jeneponto tahun anggaran 2024.
Setelah melakukan aksi di pelataran kantor DPRD Jeneponto, para peserta demo melanjutkan perjalanan mereka ke kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses hukum yang sedang berjalan.
Aksi ini merupakan bentuk solidaritas dari beberapa wartawan di berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun online, dari daerah-daerah seperti kabupaten Bantaeng, Takalar, dan Makassar.
Nasir Tinggi, yang memimpin aksi tersebut, menegaskan bahwa tujuan dari aksi ini bukan hanya untuk melindungi kepentingan wartawan, tetapi juga untuk menjaga hak publik atas informasi yang benar dan tidak dibungkam, sesuai dengan Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999. Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Irma Zainuddin, kemudian bertemu dengan para pendemo untuk memberikan klarifikasi terkait tuduhan ancaman dan intimidasi yang dilontarkan terhadap wartawan.
Irma membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya telah berusaha menghubungi wartawan terkait untuk memberikan hak jawab atas berita yang dirasa tidak benar. Namun, sayangnya, wartawan yang bersangkutan tidak merespons upaya tersebut. Irma bahkan mencoba menghubungi wartawan tersebut melalui telepon langsung, namun tetap tidak mendapat respons.
Meskipun demikian, aksi ini tetap berlangsung dengan damai dan lancar, diawasi oleh pihak kepolisian Polres Jeneponto. Irma mengekspresikan kekecewaannya karena wartawan yang bersangkutan tidak hadir dalam aksi tersebut. Semoga masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil dan transparan.
( k. Jaya/tim)
Social Header