Langkah tersebut terbilang efektif sebagai upaya mencegah kemungkinan kerugian keuangan negara.
Betapa tidak penggunaan keuangan dimaksud disekolah tersebut bukan tidak mungkin terjadi diluar sasaran, namun kemudian pemeriksaan tidak kedengaran lagi sebelum tuntas.
Oleh karena itu Himpunan Insan Pers Solidaritas Indonesia (HIPSI) Kabupaten Takalar- Gowa (TAKWA) sebagai organisasi yang dilegitimasi pengawasan memberi dukungan sepenuhnya kepada kejaksaan negeri takalar untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
Tujuannya adalah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi memastikan pengunaan dana tepat sasaran sehingga bukan tidak penting penegak hukum (Kejaksaan Negeri Takalar) untuk melanjutkan pemeriksaan sebagai upaya mendukung kegiatan operasional sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan serta mencegah dana BOS tidak nyasar ketempat lain.
Kalau pemeriksaan tidak dilanjutkan, bisa saja kesesuaian peruntukannya melenceng dari kebutuhan prioritas sekolah.
Sehingga dengan demikian HIPSI Takalar-Gowa yang selama ini menilai kejaksaan negeri takalar merupakan penegak hukum yang produktif lebih diharapka agar tidak berhenti sampai disini sebagai upaya menciptakan proses pembelajaran untuk sekolah lain.
Khusus untuk biaya pemeliharaan, kerap kali jadi perbincangan diprediksi hanya membebani laporan pertanggung jawaban (LPJ), sementara angkanya tidak sedikit per tahun.
Selain dana BOS juga revitalisasi tahun 2025 menelan aggaran kurang lebih Rp3M kini tidak lagi kelihatan sederet dugaan penyimpangannya karena semuanya sudah tertutup, ada yang tertutp dengan atap, tertutup dengan plafon dan tertutup plesteran, akan diuraikan pada edisi selanjutnya.
Kepala Sekolah, maupun bendahara hingga berita ini dipublis belum berhasil dikonfirmasi.
Red (Bersambung)
Social Header