Persoalannya disekolah terlebih yang siswanya mencapai angka seribu bahkan diatasnya, paling tidak biaya pemeliharaan yang selama ini jarang dalam pikiran penegak hukum.
Padahal angka biaya pemeliharaan tersebut terbilang besar 20% sehingga sangat rentang salah sasaran sehingga penting diperiksa.
SMKN 3 Takalar saja, siswanya hanya kurang lebih 755 kali 20,% biaya pemeliharaannya Rp24.160.000,-, sementara sejak dana BOS bergulir.
Namun kemudian perkembangan informasi lanjutan pemeriksaan jadi putus, tidak seperti biasanya untuk persoalan keuangan negara yang diperiksa jaksa, apalagi jaksa takalar biasanya tidak berhenti sebelum tuntas.
Sama dengan penggunaan dana BOS di SMPN 2 galesong hingga menelan dua korban, kepala sekolah dan bendahara, baru berhenti.
Sehingga pemeriksaan disekolah yang tidak lanjut jadi memicu kekhawatiran banyak pihak.
Belum lagi untuk segenab SLTA ditakalar bukan tidak mungkin dana BOS mencapai angka besar salah sasaran tetapi hanya dua yang diperiksa.
Oleh karena itu bertambah besar koreksi Himpunan Insan Pers Solidaritas Indinesia (HIPSI) Kabupaten Takalar-Gowa.
Hendaknya semua sekolah lanjutan atas wajib diperiksa sebagai uapaya menghindari salah tafsir masyarakat bahwa jaksa tebang pilih.
Redaksi (Bersambung)
Social Header