Rapat koordinasi diawali dengan pemaparan Kepala Bappeda Kabupaten Jeneponto Dr. H. Alfian Afandy Syam terkait langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jeneponto.
Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui pendataan yang terintegrasi, penguatan koordinasi hingga tingkat kecamatan dan desa, serta berbagai program pendampingan untuk menekan angka anak tidak sekolah di Jeneponto.
Selain memaparkan data jumlah ATS beserta sebarannya di setiap kecamatan, Kepala Bappeda juga menjelaskan berbagai langkah terbaru yang tengah dilakukan pemerintah daerah untuk mengajak kembali anak-anak putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan.
“Permasalahan anak tidak sekolah menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan sinergi seluruh pihak agar anak-anak kita dapat kembali memperoleh hak pendidikan yang layak,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto Alamsyah, SE., MM menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pendekatan persuasif melalui koordinasi dengan sekolah, pemerintah desa serta keluarga siswa guna memastikan anak-anak yang putus sekolah dapat kembali mengikuti proses belajar.
Di hadapan peserta rapat, Bupati Jeneponto H. Paris Yasir menegaskan bahwa persoalan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait agar terus memperkuat koordinasi serta menghadirkan langkah konkret dan berkelanjutan dalam upaya menekan angka anak tidak sekolah di daerah.
“Kita ingin seluruh anak di Kabupaten Jeneponto mendapatkan hak pendidikan yang sama. Pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tegas Bupati.
Bupati juga berharap adanya keterlibatan aktif seluruh stakeholder, termasuk pemerintah kecamatan, desa, pihak sekolah hingga masyarakat dalam mendukung program pencegahan dan penanganan ATS secara berkelanjutan.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama seluruh peserta guna membahas tantangan di lapangan, solusi penanganan, serta langkah tindak lanjut yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Tahun 2026.
“Jangan sampai ada anak Jeneponto yang kehilangan masa depan hanya karena terputus dari pendidikan,” menjadi semangat yang mengemuka dalam rapat tersebut.
K. Sijaya
Social Header