Ketua LSM LP-KPK, Syarifuddin Tarra, mengungkapkan, bahwa berdasarkan data dan penelusuran yang dihimpun pihaknya, para kepala sekolah diduga diwajibkan menyetor dana berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta untuk satu kali kegiatan pelatihan. Hal ini selain dinilai meresahkan para pendidik, juga dianggap bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran negara.
Dugaan adanya pungli dapat dibuktikan seiring dengan adanya pengakuan dari salah satu kepala sekolah yang mengonfirmasi adanya kewajiban penyerahan dana itu, agar dapat mengikuti program pelatihan dari kementerian. Menurut informasi yang diterima LP-KPK, setoran tersebut dikumpulkan sebagai syarat teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan di tingkat kabupaten.
Guna memastikan kebenaran informasi tersebut, Syarifuddin Tarra mengonfirmasi langsung hal ini ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) membenarkan adanya pengumpulan dana tersebut, namun berkilah bahwa dana itu bukanlah pungutan liar (pungli), melainkan hasil kesepakatan bersama dengan para kepala sekolah.
Syarifuddin Tarra mengaku heran dan mempertanyakan keabsahan argumen tersebut. Ia menegaskan bahwa program yang bersumber dari kementerian seharusnya sudah memiliki alokasi anggaran operasional tersendiri dari pemerintah pusat, sehingga tidak ada alasan logis untuk membebankan biaya pelaksanaan kepada kepala sekolah, sekalipun berdalih kesepakatan.
Atas indikasi janggal ini, LSM LP-KPK mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik dari kepolisian maupun kejaksaan, untuk segera turun tangan menelisik transparansi penggunaan anggaran pelatihan tersebut. Pengusutan tuntas dinilai penting demi menjaga integritas dunia pendidikan dan mencegah potensi tindak pidana korupsi di Kabupaten Takalar.
Red/ Hamzar
Social Header