Hal itu patut diduga penggunaan dananya dinilai kurang tepat sasaran, lantaran sesuai informasi yang dihimpun menyebutkan, bahwa dari jumlah kelompok tani penerima, ditengarai hanya jadi penonton, tidak diketahui sebabnya sehingga pihak lain menyerobot seakan menguasai proyek yang selayaknya dikelola oleh pihak Kelompok Tani itu sendiri.
Informasi menyebutkan bahwa ada oknum yang borong membeli proyek tersebut kelompok tani hanya dijadikan pormalitas saja ucap sumber.
Dugaan itu dapat tergambarkan dengan jelas, seiring adanya salah satu Ketua kelompok tani beberapa hari lalu, di bidang sarana dinas pertanian Takalar membeberkan kejadian yang ia alami.
Menurutnya usai menarik 70 % dari anggaran Rp150jt direkening kelompoknya, angka kurang lebih Rp100jt diambil alih oleh salah seorang yang diduga keras ada kerjasama dengan staf di bidang itu, membuat Ketua kelompok itu tidak mengerti dan akhirnya berkoar-koar.
Namun ketika itu, setelah dipanggil masuk ruangan di bidang itu, Ketua kelompok dimaksud berubah pikiran menjadi lebih toleransi sekalipun di dalam hatinya terasa berat, karena semua Kelompok Tani penerima bantuan proyek IRPOM, disinyalir diminta mereka menyetor sedikitnya 15% kepada pengendali proyek itu sendiri.
Dengan demikian proyek tersebut ditengarai sengaja didesain untuk mengeruk keuntungan bagi pengendalinya.
Sekaitan dengan itu, demi untuk mengantisipasi keuangan negara ini digunakan kurang tepat pada peruntukannya, maka diminta pihak Kejaksaan negeri Takalar segera turun tangan mengambil langkah tegas dalam menyelamatkan serta mencegah potensi penyalahgunaan keuangan negara, maka dimohon dengan hormat agar perkiraan pengeluaran 15 % oleh kelompok tani dan pengalihan hak kelompok untuk bekerja kepada pihak lain, olah Himpunan Insan Pers Solidaritas Indonesia (HIPSI) Takalar-Gowa mendoromg agar menjadi perhatian seperlunya.
Pihak Dinas Pertanian Takalar hingga berita ini di publis belum berhasil dikomfirmasi.
Hamzar siriwa
Social Header